Intervensi Politik Terhadap Pendidikan - Contoh Esai

Intervensi Politik terhadap Pendidikan

                                                                                                                Muh. Rizky Eka Arlin

            Politik dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak boleh tercampur. Politik dan pendidikan memiliki tujuannya masing-masing. Tapi seperti yang khalyak ketahui, bahwa sekarang ini politik telah mencampuri urusan pendidikan secara terang-terangan. Hampir semua elemen sekolah dikontrol oleh kepentingan politik. Alhasil, peran pendidikan sebagai sarana mengubah generasi bangsa menjadi generasi intelektual malah berubah menjadi sarana mengisi kantong dan mempertinggi jabatan. Politik bisa dikatakan sebagai sebuah tombak tajam yang bisa membunuh cita-cita utama pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa.

            Apa jadinya jika seorang guru melakukan kampanye politik di dalam sekolah. Ini pasti akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Siswa akan sulit fokus ke pelajarannya karena ikut terpengaruh dengan gejolak politik yang diumbar gurunya. Bukan hanya itu, nantinya juga bisa terjadi bentrokan karena perbedaan pendapat mengenai masalah politik di dalam sekolah. Apakah itu antara murid dengan murid, murid dengan guru, bahkan antara guru dengan guru. Guru melakukan kampanye ini untuk kepentingan pribadinya. Ia membantu mengkampanyekan seorang tokoh dan nantinya ia akan meminta imbalan. Untung-untung saja jika orang yang dikampanyekan adalah orang yang baik, tetapi jika yang dikampanyekannya adalah orang yang memiliki akhlak yang sedikit lurus dan juga sedikit bengkok, apa jadinya negara ini.

            Banyak jabatan tinggi yang diperoleh oleh bagian dari instansi pendidikan seperti guru berasal dari koneksi dengan pemerintah daerah. Jabatan ini tidak diperoleh karena kompetensi yang dimilikinya. Contohnya jabatan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Jabatan ini dapat dengan  mudah diperoleh jika orang yang mengisi kursi pemerintahan daerah adalah orang terdekat. Orang terdekat yang dimaksudkan bukan hanya keluarga atau sahabat, tetapi juga  rekan politik. Rekan politik yang sudah dibantu jalannya untuk memasuki pemerintahan daerah akan melakukan sesuatu yang  bisa disebut balas budi. Rekan politik ini akan mengangkat jabatan si guru yang mengkampanyekannya. Hal ini dapat mudah dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Pada Akhirnya, orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik akan terabaikan dan tentunya hal ini akan menghambat perkembangan pendidikan.

            Intervensi politik terhadap pendidikan tidak hanya menganggu siswa. Hal ini juga mengusik ketenangan dan ketentraman guru. Pasalnya, banyak guru yang dipindahkan hanya karena tidak mendukung pemerintah pada masa kampanye pilkada yang sekarang ini telah terpilih. Alhasil, distribusi guru tidak merata. "Di Sulsel, banyak sekolah dasar yang gurunya cuma tiga orang untuk kelas enam, padahal ada kelebihan jumlah guru mencapai 500 ribu guru" ujar Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di antara news 20/06/2011. Bagaimana pendidikan bisa maju jika distribusi guru saja tidak merata.

            Hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak dari intervensi politik terhadap pendidikan adalah dengan melakukan pembatasan otonomi pendidikan di daerah. Oknum yang  seharusnya mengatur pendidikan adalah pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menghentikan tingkah laku kurang ajar oknum-oknum pemerintahan di daerah-daerah yang sering menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Jika sudah dilakukan pembatasan terhadap wewenang pemerintah daerah di bidang pendidikan, maka elemen-elemen dari instansi pendidikan tidak akan menaruh harapan lagi ke rekan politiknya itu. Jika mereka menginginkan kenaikan pangkat atau jabatan, maka mereka harus giat bekerja dan melatih kompetensinya. Dan pada akhirnya, semua jabatan tinggi akan diisi oleh orang-orang yang kompeten. Orang-orang inilah yang nantinya akan membawa pendidikan Indonesia sampai pada puncak tertinggi.

            Intervensi politik terhadap pendidikan memang sangat meresahkan. Ada banyak dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Maka dari itu, seluruh rakyat Indonesia harus berpartisipasi dalam menghentikan masalah ini. Bentuk partisipasinya bukan dalam tindakan anarkis, melainkan dengan memberikan masukan, ide, ataupun kritikan ke pemerintah melalui anggota DPR.Tetapi jika anggota DPR hanya mementingkan diri sendiri, ini akan menjadi cerita horor yang lain.

Tweet